Hal ini disampaikan Kapolres saat pelaksanaan apel Deklarasi Pemilu Damai 2024, Kamis (31/8) di Mapolres Solok Selatan.
Didampingi Bupati Solok Selatan, Ketua DPRD Solok Selatan, Kejari Solok Selatan, Dandim 0309 Solok, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, AKBP Arief Mukti menambahkan, agenda tadi pagi merupakan acuan dari Kapolri melalui Kapolda Sumbar, agar setiap Polres menggelar apel Deglarasi Pemilu Damai.
Lanjutnya, lehadiran pelaku pemilu sangat antusias, dan yang diwakili oleh masing-masing ormas atau kelompok pemuda, atau masyarakat maupun perwakilan adat. Pihaknya juga berkomitmen bahwa akan melaksanakan demokrasi secara Solid dan damai.
"Kita boleh berpendapat berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, tetapi namun tetap satu tujuan yaitu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memilih wakil rakyat untuk percepatan pembangunan dan keterwakilan masyarakatnya dilegeslatif khususnya di Kabupaten Solok Selatan," ujarnya.
"Kami bersama Pemerintah Daerah dan DPRD berharap, apapun nanti bentuknya, walaupun kita berbeda-beda tetap satu tujuan yaitu, tujuan pembangunan bangsa Indonesia," sambung AKBP Arief.
Dirinya mengatakan, pihaknya juga sudah melaksanakan koordinasi dengan KPU, Bawaslu setempat, dan hari ini dalam melakukan koordinasi dan kesepakatan bersama antara Polri dan Pemerintah, serta ketua Ketua Partai, yang mana nanti bersama akan mengawal dan akan melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam arti Pemilu.
Karena sebut Kapolres Solok Selatan, sudah ada aturan yang berlaku yang sampaikan oleh Bawaslu KPU kepada para peserta pemilu.
"Kita juga sudah menyiapkan personil untuk dilapangan nantinya. Nah untuk mengamankan nanti mungkin pengawalan dari pada distribusi logistik dan sebagainya kita perlu juga kepedulian masyarakat dalam menghadapi pemilu ini," bebernya.
Kapolres sangat bertegas tegas dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, yang tinggal hanya beberapa bulan lagi. Kepada masyarakat atau golongan apapun, ia meminta jangan mencoba membuat aksi dan keonaran menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, bahkan tidak ada izin untuk penggalangan masa menjelang pemilu ini.
"Kenapa kami melarang, agar menjelang pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 nanti situasi dan kondisi masyarakat terutama Solok Selatan ini benar benar tenang dan nyaman," pungkasnya.(*)
0 Komentar